Aglomerasi Industri Kelautan melalui Penataan Zonasi Kawasan Strategis Nasional Bima dan Sumbawa Andalan
DOI:
https://doi.org/10.29303/jstl.v0i0.279Keywords:
marine, zoning, strategicAbstract
The Strategic Areas of Teluk Bima and Teluk Saleh on Sumbawa Island have potential natural resources for regional economic development. Through the determination of the Teluk Bima and Teluk Saleh areas as National Strategic Areas, it is expected that economic growth in this region will develop significantly, so that regulations are needed from the aspects of planning, utilization and control of space to support various infrastructure activities and other sector activities in the context of realizing a safe, comfortable space, productive and sustainable. This study aims to analyze the suitability of space as a national strategic area. Data was collected through library research and searching for data and information on institutions related to the FGD approach. Space suitability analysis using Geographic Information System (GIS) approach. The results show that the Teluk Bima Bay and Teluk Saleh area (called Bima and Sumbawa Andalan) is worthy of being a national strategic area, with the leading sectors of tourism, industry and fisheries, so that it is important to prepare the Spatial Planning of the Strategic area.References
Cardeñosa Diego, Fields Andrew T, Babcock. Elizabeth A, 2018. CITES-listed sharks remain among the top species in the contemporary fin trade. Conservation Letters. DOI: 10.1111/conl.12457
DKP NTB, 2016. Naskah Akademik Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016. Pemerintah Daerah Provinsi NTB.
Dinas LHK, 2019. Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD NTB 2020). Pemerintah daerah Provinsi NTB.
Dewi Kusuma, 2017. Peran Consevation International (CI) dalam Upaya Melestarikan Ikan Pari Manta di Indonesia. http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/12272
KKP RI, 2015. Surat Edaran No. SE 526 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya.
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Program Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah. LN.2020/NO.10, JDIH.SETKAB.GO.ID: 7 HLM.
Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima tahun 2011 – 2031. Pemerintah Kota Bima. 126 Hal
Perda Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima tahun 201 – 2031. Pemerintah Kabupaten Bima. 99 Hal
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima tahun 2011 – 2031. Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 126 Hal
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pemerintah Republik Indonesia.
Permen LHK No.20 tahun 2018 tentang jenis dan satwa yang dilindungi.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Permen LHK No. 106 tahun 2018 tentang perubahan Permen LHK No.20 tahun 2018 menyatakan bahwa 6 jenis penyu tergolong satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Ping G S, Chow, AT., Fong JJ, 2009. The chelonian trade in the largest pet market in China: scale, scope and impact on turtle conservation. Published online by Cambridge University Press
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Pemerintah Republik Indonesia.
SK Menhut No SK.308/KPTS-II/96 tentang Penetapan Pulau Moyo sebagai Taman Wisata Alam Laut (TWAL). Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Soehartono, T. and A. Mardiastuti, 2002. CITES Implementation in Indonesia. Nagao Natural Environment Foundation, Jakarta.
Undang Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, tentang Kelautan. Pemerintah Republik Indoensia.
UNESCO, 1996. Bhiophere reserves: The Seville Strategy and the Statutory Framework of the World Network. UNESCO, Paris.
1.png)
